Berdikarjaya : Intervensi Program Kemiskinan BPS

Palembang, DD Sumsel — Sosok penuh humoris ini, mengaku telah malang melintang menjadi aparatur negara di bidang statistik. Dengan posisinya sebagai Kabid Statistik Sosial Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, ia merasa banyak sekali ide-ide yang ingin disampaikan tentang mengurangi kemiskinan ini. Berikut kutipan pemaparannya saat menjadi panelis dalam acara diskusi panel berjudul Poverty Outlook yang dilaksanakan oleh DD Sumsel, Sabtu (31/1/2015) di Grand Attyasa Convention Centre Palembang :

“Kemiskinan itu adalah suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu memenuhi hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermanfaat. Hak dasar itu meliputi, terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidika, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Termasuk pula rasa aman dari perlakuan/ ancaman tindak kekerasan. Serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.

Secara pribadi saya ingin banyak bercerita tentang kemiskinan. Namun, sebagai pegawai pemerintahan, saya hanya bisa menyampaikan bahwa BPS itu tidak melakukan program. Intervensi program tentang kemiskinan. BPS hanya mengakomodir. Hanya mengcover (data). Awalnya itu. Berapa banyak yang miskin.

Dari jaman dulu, kemiskinan itu cuma membicarakan berapa banyak. Berapa persentase kemiskinan. Itu yang disebut sebagai kemiskinan makro. Yang dihitung dari kecukupan, garis kemiskinan makanan dan bahan makanan.

Tapi ternyata, hal itu tidak menghasilkan apa-apa. Karena itu hanya data. Dan hal itu sampai sekarang dilegitimasi oleh Undang-Undang. Guna kepentingan evaluasi dan perencanaan yang dihitung dari garis makanan dan non makanan. Dihasilkan melalui Survey Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).

Tahun 2005, mulai berubah paradigma tersebut. Akhirnya dicarikan – pada waktu itu wakil presidennya Pak Jussuf Kalla, karena saat itu pemerintah tengah mempertimbangkan untuk menaikkan harga BBM.

Perintahnya, cari Rumah Tangga miskin dengan metode by name, by address. Dimulailah sensus Susenas. Saat itu menjadi heboh, dengan berbagai kepentingan dan konflik. Untuk kepentingan apa?

Saat itu memang banyak program yang berseliweran atas nama orang miskin dan kemiskinan. Kue (anggaran,red) yang ada ini kemana saja dilempar. Gak jelas. Kalau ketemu provinsi yang katanya miskin dilempar. Lalu, dilempar lagi ke kabupaten. Di Kabupaten mandek. Mau dilempar ke mana. Yah, saat itu, pokoknya kalau yang ada usulan program dilempar-lempar sajalah. Padahal yang ada hanya jumlah saja, persentase saja. Tidak ada pertanggungjawaban siapa dan di mana.

Sejak Susenas 2005 itulah dimulai pendataan untuk Program Perlindungan Rumah Tangga Miskin. Dan telah berlangsung 2005, 2008, 2011 dan insya allah tahun 2015 ini akan diselenggarakan kembali. Inilah mungkin sebentuk program intervesni kemiskinan yang kemudian digunakan oleh program pemberantasan kemiskinan di bawah Kemenkoses, yakni Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)”. (KJ-04)

 

bagikan ke >>

WhatsApp
Facebook
Twitter